REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan perlunya kerja sama antar berbagai instansi untuk mempermudah akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Organisasi yang disebutkan Erick adalah Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara).
Kerja kebijakan Kementerian Keuangan, OJK, BI dan Himbara serta Kementerian BUMN harus terintegrasi agar mudah diakses, terutama ketika Presiden (Joko Widodo) berbicara tentang janji dan apa yang diharapkan, kata Erick. kami temui usai pembukaan Brilliantpreneur UMKM EXPO(RT) 2023 di Jakarta, Kamis.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang turut hadir saat itu mengatakan, pihaknya saat ini sedang mendiskusikan rencana penjaminan tersebut dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Bisnis dan UKM.
“Jaminannya, ke depan bisa kita kurangi jaminannya. Kalau jaminannya kuat, rencananya jaminannya akan lebih luas dan besar,” kata Kartika.
Dengan begitu, konsumen akan lebih berpeluang untuk mengikuti program kredit usaha pribadi (KUR) dan program ultramikro.
Oleh karena itu kami mendorong sisi agunannya menjadi besar, kata Kartika.
Diketahui, Presiden Joko Widodo meminta agar pemberian pinjaman kepada UMKM dipermudah guna meningkatkan jumlah UMKM di kelas.
“Yang selalu saya tekankan, segala sesuatu yang berkaitan dengan pinjaman UMKM harus disederhanakan, karena kalau kita lihat penyaluran pinjaman perbankan ke UMKM hanya 21 persen dari seluruh pinjaman,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, penyaluran kredit UMKM oleh Bank Pemerintah Federal (BUMN) terbesar dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berarti 83 persen dari total penyaluran kredit perbankan pemerintah kepada UMKM.
“Iya, UMKM ini hampir seluruhnya dimiliki oleh BRI, dan bank lain tidak ikut serta,” kata Jokowi.
Namun, tambahnya, pinjaman perbankan nasional kepada UMKM hanya 21 persen dari total pinjaman. Angka ini tertinggal jauh dibandingkan Tiongkok dan Jepang yang mencapai 65 persen, serta India yang sebesar 50 persen.
Jokowi juga meminta Kementerian BUMN dan otoritas terkait menyusun regulasi untuk memudahkan UMKM mendapatkan pinjaman atau pembiayaan.
