Suara.com – Acara Sustainable Transport Forum (STF) digelar di Nusa Dua, Bali, dalam dua hari (20-21/10/2022). Topik yang disampaikan adalah berbagai upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem transportasi umum di daerahnya. Dengan demikian, dapat mengurangi jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh mobil pribadi.
Dikutip Kantor Berita Antara, dalam rapat diskusi hari ini, Jumat (21/10/2022), Pemkot Semarang menyatakan berupaya memberikan akses transportasi umum yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia. Rambu kampanye inklusif penyandang disabilitas akan dipasang di salah satu gerbong kereta jalur penumpang yang berhenti di Stasiun Jatinegara, Jakarta pada Jumat (15/10/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Semarang Arwita Mawarti mengatakan, pemerintah menyediakan bus tingkat rendah dan memberikan insentif bagi penyandang disabilitas, lansia, dan pelajar.
Namun, kata dia, pihaknya memerlukan dukungan pemerintah pusat karena daerah memiliki keterbatasan kapasitas fiskal untuk terus mengembangkan layanan tersebut.
Kemudian Pemkot Surakarta menyatakan kini fokus memperkuat kelembagaan tata kelola angkutan umum.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Tafiq Muhammad menjelaskan, pengembangan kelembagaan tersebut terjadi antara tahun 2009-2013.
Di Surakarta, saat ini terdapat dua konsorsium yang membawahi 100 bus dan 100 angkutan kota (Angkot).
Sementara itu, Pemkot fokus menata jaringan, infrastruktur, pembiayaan, dan pengelolaan peningkatan pendanaan transportasi (demand), termasuk dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah.
Dalam diskusi yang sama, Direktur Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan RI Suharto mengatakan, pihaknya kini mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan program Beli Layanan (BTS) atau Teman Bus untuk beralih dari cepat. . Pengemudi sepeda motor dan kendaraan pribadi untuk angkutan umum seperti bus.
Pada tahun 2020, program ini dilaksanakan di 10 kota percontohan yaitu Denpasar, Medan, Palembang, Bandung, Banyumas, Surakarta, Yogyakarta, Banyumas, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar.
Di Bandung dan Makassar, program ini dibantu oleh Rencana Transportasi Perkotaan Berkelanjutan Indonesia – Aksi Tepat Guna Nasional (SUTRI NAMA) dan Proyek Pengembangan Koridor Bus Rapid Transit Indonesia (INDOBUS), khususnya terkait dengan kajian dan pembentukan kerangka regulasi dan database. .