REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, salah satu penyebab pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum maksimal atau baru mencapai 84,28. Persentase ini disebabkan oleh rendahnya efektivitas rencana distribusi.
“Saya kira sudah saatnya KUR dievaluasi karena kurang efektif,” kata Teten, kemarin, saat diskusi Refleksi 2023 dan Outlook 2024 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Gedung Smesco, Jakarta.
Teten mengatakan, skema penyaluran KUR dengan menggunakan agunan sebagai jaminan sudah tidak tepat lagi. Sebab, UMKM khususnya skala mikro dan kecil belum mempunyai jaminan yang memadai.
Ia menilai hal ini menjadi hambatan bagi UMKM untuk mengakses KUR. Faktanya, UKM mendominasi perekonomian Indonesia, menyediakan hingga 97% lapangan kerja.
“Tetapi pembiayaan bank terutama ditujukan untuk dunia usaha. Saat ini UKM mewakili 21% dan tidak ada yang melihat ini sebagai masalah,” katanya.
Teten juga membandingkan penyaluran kredit perbankan pada UMKM di negara lain, seperti Korea Selatan yang proporsi UMKMnya sudah mencapai 80%. Begitu pula dengan Jepang dan India yang melebihi 60%.
Menurut dia, mekanisme penyaluran pembiayaan yang efektif adalah skema credit scoring dimana bank menggunakan aplikasi untuk membantu evaluasi atau klasifikasi. Skema credit scoring, kata dia, sudah diterapkan di 145 negara. Plan tanpa menggunakan agunan juga banyak dimanfaatkan oleh financial technology atau fintech yang memanfaatkan teknologi untuk mengetahui kriteria pasti calon nasabah yang akan menerima pendanaan.
Fintech juga mampu memberikan pinjaman hingga Rp2 miliar kepada UMKM tanpa agunan dan pinjaman hingga Rp10 miliar kepada UMKM yang tergabung dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Komoditi (LKPP). “Kami usulkan pakai credit scoring dan perbankan tidak perlu lagi berinvestasi. Perusahaan swasta sudah banyak, aplikasi yang bisa membantu perbankan mendapatkan scoring atau rating,” kata Teten.
Per 21 Desember 2023, realisasi KUR mencapai Rp 250,3 triliun atau 84,28% dari target yang ditetapkan. KUR tersebut diberikan kepada 4,48 juta debitur, dimana 42,39% diantaranya merupakan debitur dengan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran.
