JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Yokowi) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahyanto membagikan 2.550.800 peta tanah di seluruh Indonesia.
Jokowi menjelaskan, penerbitan sertifikat merupakan salah satu bentuk pengamanan nasional bagi masyarakat agar terhindar dari permasalahan atau konflik agraria. Peta tersebut akan menentukan status kepemilikan tanah untuk mengurangi konflik atau perselisihan.
“Kami ingin memastikan Anda mendapatkannya,” kata Presiden dalam pidatonya di Gedung Pemerintah, Senin (12/4/2023).
Selain untuk melindungi tanah, peta ini dapat digunakan sebagai alat bisnis dengan dijadikan jangkar bagi lembaga keuangan seperti bank.
“Lalu kenapa dokumen-dokumen ini, kalau kita lihat di bank, bertambah berapa, bertambah banyak karena semakin banyak dokumen yang masuk ke sekolah, semakin baik penggunaan modal kerja. dia melanjutkan.
Presiden Jokowi juga berpesan agar masyarakat bijak dalam mengajukan pinjaman ke bank dan menggunakan peta sebagai buktinya. Anda perlu menghitung dengan benar agar uang yang terhutang dapat diperoleh kembali dan petanya hilang.
Selain itu, penerbitan sertifikat juga diharapkan dapat mempercepat proses distribusi di seluruh wilayah Indonesia.
Saat ini, Presiden Jokowi menyebutkan total bidang tanah di Indonesia yang harus diberikan sertifikat sebanyak 126 juta bidang tanah. Namun saat ini ada sekitar 109 juta unit yang memiliki sertifikat.
