Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan PBB untuk memperkuat data migrasi Indonesia dan internasional. Nantinya, data ini diintegrasikan untuk pengambil kebijakan yang menangani migran.
Penguatan data tersebut tertuang dalam Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) yang bekerja sama dengan BPS dan International Organization for Migration (IOM), bagian dari Badan Migrasi PBB.
Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Deputi Direktur Bidang Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berharap SDMI dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang tepat bagi Indonesia dan migran internasional. Oleh karena itu, diperlukan data yang terintegrasi dan berkualitas yang diharapkan dapat dihasilkan melalui SDMI. “Salah satu kendala pengambilan kebijakan terkait migrasi internasional selama ini adalah sulitnya memperoleh informasi dan data yang akurat,” ujarnya mewakili Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di kantor BPS, Jakarta, Rabu. 20/12/2023 Integrasi data
Sementara itu, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai perlunya integrasi data yang tersebar di berbagai lembaga dan organisasi mulai dari tingkat desa hingga nasional.
Integrasi data terkait migrasi internasional harus didukung dengan penguatan koordinasi lintas sektoral dan sistem yang terintegrasi untuk memperkuat pengelolaan dan tata kelola data yang lebih baik.
“Untuk mewujudkan migrasi internasional yang aman, tertib, dan teratur, diperlukan komitmen kementerian/lembaga terkait untuk terus bersinergi dan berkolaborasi melalui SDMI sehingga menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi,” ujarnya.
“Oleh karena itu, hal ini memberikan dasar yang kuat bagi para pembuat kebijakan untuk pengambilan kebijakan yang efektif dan berbasis bukti,” lanjutnya.
Sekadar informasi, SDMI telah dikembangkan dan diterapkan sejak tahun 2019 melalui serangkaian rapat konsultasi dan koordinasi. Berbagai kegiatan telah dilakukan sepanjang tahun 2023.
Misalnya, rapat koordinasi awal, rapat konsultasi dengan kementerian dan lembaga pusat, rapat dengan pemerintah daerah, penyusunan rancangan dan rencana aksi SDMI, penyiapan ringkasan kebijakan, penyiapan pedoman konsep dan definisi SDMI, pembuatan portal dan pengorganisasian strategi. pelatihan terkait migrasi dan pelatihan persiapan mengenai metadata dan standar data.
Kepala Misi IOM Indonesia Jeffrey Labovitz menekankan pentingnya inisiatif SDMI dalam melaksanakan migrasi yang dikelola dengan baik dan berbasis bukti. Mulai tahun ini, para pihak akan bekerja sama menyusun rencana SDMI Indonesia.
“Manajemen migrasi yang baik dapat tercipta dengan menerapkan kebijakan migrasi yang komprehensif, koheren, dan berjangka panjang. Tanpa bukti dan data yang memadai, hal ini sulit diterapkan.” “Dalam hal ini, IOM telah bekerja sama dengan BPS dan Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) untuk menyusun Cetak Biru dan Rencana Aksi SDMI 2023-2028 guna memberikan strategi yang jelas bagi pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi SDMI.”
Kegiatan ini merupakan langkah pertama dalam implementasi SDMI dan harus mendorong dialog dan diskusi lebih lanjut untuk implementasi SDMI, dengan mempertimbangkan ruang lingkup pengumpulan dan penggunaan data migrasi internasional di Indonesia.
Kemudian pembagian peran dan tanggung jawab antar kementerian dan lembaga terkait, mekanisme koordinasi melalui forum SDMI hingga aspek teknis seperti perlindungan data pribadi, serta sistem pendukung interoperabilitas data yang dapat disepakati bersama.
